Penghasilan Jumbo Anggota DPR RI, Analisis Good Governance

"Gaji Anggota Dewan: Besar Boleh, Tapi Kami Dapat Apa?"

Belakangan ini, sosial media rame lagi. Gara-gara siapa? Anggota dewan yang entah kenapa hobi ngeluarin pernyataan bikin kita garuk kepala sambil cari minyak angin. Ada yang bilang: “Gaji Rp3 juta per hari? Dikira banyakl!” Per hari, lho, bukan per bulan. Ada juga yang curhat rumahnya kejauhan dari Bintaro ke DPR, macet, capek.

Ya ampun, Ibu, yang kerja di Bekasi tapi kantor di Sudirman juga nggak nangis-nangis, paling cuma nangis di dalam hati. Dan yang bikin netizen makin panas  tunjangan rumah anggota dewan jadi Rp50 juta, padahal lu pada ada rumah dinas, loh. Lima puluh juta. Itu kalau buat ngekos di Jakarta, bisa sekalian buka usaha nasi uduk. Di tengah kondisi ekonomi yang menekan, mendengar keluhan seperti ini terasa seperti sindiran bagi rakyat yang berjuang dengan gaji UMR apalagi sambil desak-desakan di stasiun manggarai.

Boleh Gaji Besar, Tapi...

Jujur, saya nggak masalah kalau anggota dewan digaji besar. Malah setuju! Tujuannya bagus biar nggak korupsi, biar kerja fokus, biar nggak mikirin “besok anak makan apa.” Tapi catatan saya satu “Kami dapat apa setelah gaji Anda naik?”

Karena pada akhirnya, gaji besar harus sebanding dengan kinerja dan dampak positif yang dirasakan rakyat. Jika rakyat sudah membayar mahal, mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik, kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, dan integritas tanpa kompromi.

Good Governance dan Transparansi

Sebagai lulusan Administrasi Publik, saya memandang isu ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal prinsip good governance, ada tiga kata kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi. 

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah bilang:

“Kalau saya, gaji anggota dewan Rp 1 miliar perbulan saya oke, tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tau setiap sen pajak yang kita bayar dipake ke mana aja.” (Ahok, di Balai Kota Jakarta, Rabu [20/8]).

Kalimat ini sederhana tapi dalam. Simpel, jelas, dan seharusnya jadi prinsip dasar. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik terjaga.

Ini cakep banget. Transparansi sampai sedetail beli air putih. Jadi kalau DPR ngeluarin Rp 500 ribu buat “ngopi,” kita bisa lihat  ngopi di mana, kenapa mahal, kopi for* atau kopi sachet?

Coba Bayangin kalau ada dashboard DPR kayak Shopee order tracking:

✅ RUU apa yang lagi dikerjain.

✅ Kehadiran rapat (absen online, nggak bisa titip tanda tangan).

✅ Hasil reses: beneran turun ke rakyat atau cuma turun ke cafe? Hasil resesnya apa?

✅ Laporan anggaran detail, nggak pakai drama.

Kalau ini ada, kami tahu uang kami nggak jalan-jalan sendirian, tapi kerja keras buat negeri.

Gaji Besar, Tanggung Jawab Besar

Saya tidak menolak gaji besar.

Kalau kata Spider-Man: “With great power comes great responsibility.”Kalau kata rakyat: “With great gaji comes great kerja, bukan great joget-joget.” Jadi tolong, Pak, Bu, kami nggak minta banyak. Nggak usah bagi-bagi sembako tiap pemilu. Nggak usah bikin konten TikTok joget-joget. Kami cuma pengen satu hal: kerja nyata, bukan drama, sesekali drama boleh lah buat nangkep koruptor.

Pertanyaan Serius Tapi Nggak Serius

Kalau kami sudah bayar Anda ratusan juta per bulan, apa yang kami dapat? Selain berita viral dan konten roasting di Twitter?

Karena kalau jawabannya cuma “percaya aja deh”, ya jangan salahkan kalau rakyat percaya sama Damkar  ketimbang DPR.